Perlunya Tafsir Ulang atas Agama dalam Diskursus Politik

K.H.Husein Muhammad: Perlunya Tafsir Ulang atas Agama dalam Diskursus Politik

Modern

Pada 22 Mei 2007, Redaktur Buletin Kebebasan mewawancarai Direktur Fahmina Institute, K.H Husein Muhammad

tafsir agama kaitannya dengan dikursus politik modern. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana pandangan Anda mengenai sekularisme hubungannya dengan konsep-konsep dalam Islam?

Pertama-tama, saya tidak ingin terjebak dalam terminologi mainstream terhadap istilah sekularisme. Karena terminologi

mainstream melihat istilah sekularisme secara sangat negatif. Namun saya ingin melihat istilah sekularisme secara

positif sepanjang saya bisa memberi makna tersendiri mengenai istilah ini. Sekularisme oleh masyarakat dipandang

sebagai paham yang ingin memisahkan antara agama dan negara. Ini diilhami dari sejarah masyarakat Barat yang

mengatakan bahwa “urusan kaisar untuk kaisar dan urusan Gereja untuk Gereja”. Namun, saya tidak

melihat hal seperti itu dalam Islam. Karena dalam teks-teks Islam sendiri sudah menyebut dua hal tersebut: fî al-dunya

hasanah wa fî al-âkhirati hasanah, sehingga, menurut saya, keduanya sangat positif.

Apakah Islam memandang antara dunia dan akhirat harus dipisahkan? Bagi saya, tergantung dari aspek mana kita

melihat agama. Kalau kita memandang agama dari aspek tafsir atas agama yang kemudian ingin dijadikan sebagai

hukum negara, maka terlebih dulu harus dilihat apa yang menjadi kepentingan pandangan keagamaan atau tafsir atas

agama tersebut: apakah terkait dengan urusan-urusan personal atau terkait dengan urusan-urusan sosial? Apabila

terkait dengan urusan personal, saya menganggap tidak perlu aspek-aspek tersebut masuk ke dalam ruang negara.

Biarkan itu menjadi urusan privat masyarakat. Akan tetapi jika terkait dengan aspek sosial, relasi antarmanusia atau

aspek muamalat, menurut saya, bisa dimasukkan dalam ruang publik, urusan negara, namun harus tetap

memperhatikan pluralitas dalam masyarakat. Jadi tidak bisa sebuah pandangan keagamaan tertentu diterapkan begitu

saja ke dalam masyarakat yang multikultural atau yang plural.

Pendeknya, persoalan ini harus disandarkan pada sebuah paradigma besar Islam, yaitu keadilan, kesetaraan manusia,

dan penghormatan terhadap manusia. Apabila pandangan keagamaan ataupun bukan sudah merefleksikan prinsipprinsip

di atas, maka atas nama apapun, menurut saya, sudah sah. Tidak mesti harus ada teks agamanya, seperti teks

al-Qur’an atau teks fikih. Substansi keadilan, penghormatan terhadap manusia, menurut saya, adalah substansi

agama.

Bahkan, menurut saya, negara Indonesia – tidak seperti yang digambarkan orang: bukan sebagai negara agama

dan juga bukan negara sekular – adalah negara agama. Karena prinsip-prinsip yang dibangun sebagai dasar

negara ini sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar agama. Jadi negara kita bisa disebut sudah memenuhi kesatuan antara

agama dan negara.

Ada pemaknaan lain, misalnya dâr al-Islâm dan dâr al-harb. Namun, bagi saya, Islam di situ tidak harus dimaknai dalam arti

teologi Islam, melainkan dipandang sebagai konsep negara yang aman dan damai. Jadi, dasar atau pandangan apapun

kalau itu bertujuan untuk kondisi yang aman dan damai, saya kira, sudah masuk dalam kategori Islam. Tidak harus ada

teks agamanya, baru kemudian bisa disebut Islam. Begitulah saya memahami sekularisme.

Menurut Anda, apakah Islam mempunyai konsep mengenai negara, khilafah misalnya?

Islam tidak mempunyai konsep apapun: apakah itu konsep negara, konsep ekonomi atau konsep sosial. Islam hanya

merumuskan prinsip-prinsip dasar. Akan sangat mereduksi kalau kemudian ada yang menganggap ada konsep negara

Islam, ekonomi Islam, sosiologi Islam dan seterusnya. Pandangan seperti ini akan sangat mereduksi Islam.

Saya sepakat bahwa Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Akan tetapi Muhammad mendirikan sebuah

komunitas atau masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Konsepnya disesuaikan dengan konteks

kebudayaan masing-masing. Jadi model negara Madinah yang seperti itu, bagi saya, hanya khusus untuk Madinah,

sehingga tidak bisa diterapkan di tempat lain dan di waktu yang lain. Yang bisa diterapkan dalam ruang yang lain dan di

waktu yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya, misalnya musyawarah. Akan tetapi, segera saya harus memberi catatan

Institute for The Study of Religion and Philosopy

http://www.lsaf.org Powered by Joomla! – @copyright Copyright (C) 2005 Open Source MattersG. Aenll errigahtetsd :r e1s Oercvteodber, 2007, 13:08

pada konsep musyawarah.

Istilah musyawarah pada awalnya mempunyai makna yang umum, namun kemudian dimaknai secara lebih spesifik.

Oleh karena itu, apakah kemudian musyawarah sama dengan demokrasi? Kalau musyawarah dimaknai secara spesifik

seperti pernah diterapkan pada masa yang lalu, maka ia tidak sama dengan demokrasi. Tetapi jika musyawarah

dimaknai secara lebih luas, misalnya sebagai bentuk hak-hak rakyat atau partisipasi rakyat secara luas, yaitu dengan

menganggap bahwa derajat setiap orang sama, sehingga pendapatnya perlu dihargai, maka musyawarah bisa dianggap

sama dengan demokrasi. Jadi kalau kita sepakat untuk mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem kenegaraan yang

baik, terlepas ada sesuatu yang kurang dari demokrasi, bagi saya, itu adalah sistem negara Islam.

Jadi Islam tidak mempunyai konsep yang spesifik perihal negara. Ia hanya memberikan paradigma dan prinsip-prinsip

dasar. Model khilafah selama ini dimaknai sebagai model kepemimpinan yang global dengan satu kriteria

kewarganegaraan berdasarkan agama. Pandangan ini sulit sekali untuk bisa diterima. Bagi saya itu tidak islami. Sebab,

ketika kewarganegaraan hanya diukur berdasarkan agama, etnis atau identitas lainnya, sangat mungkin akan

memunculkan diskriminasi. Kalaupun dianggap ada khilafah, tentunya konsep tersebut tidak dimaknai sebagai

kepemimpinan tunggal untuk seluruh dunia, melainkan dalam arti pengelolaan masyarakat dunia secara demokratis. Jadi

harus dibedakan antara konsep khilafah fî al-ard dengan khilafah dalam arti pemimpin sebuah negara. Jadi khilafah

dalam pengertian umum inilah yang dikehendaki Islam, yakni upaya untuk menyejahterakan orang, menata dunia, dan

lain sebagainya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Menurut Anda apakah ada sumber dari Islam yang menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai

sekularisme?

Sebenarnya pandangan ini muncul dari konsep tawhid, monoteisme. Konsekuensi logis dari konsep monoteisme adalah

bahwa ada dualitas: pertama, Tuhan sebagai realitas yang absolut; kedua, manusia dan dunia sebagai entitas yang

relatif. Di hadapan Tuhan, dalam konsep tauhid, manusia semuanya setara dan semuanya harus dihargai sebagai

makhluk Tuhan. Saya kira, ayat wa laqad karromna banî Âdam merupakan petunjuk bahwa semua bani Adam harus

dihormati. Itu berarti bahwa monoteisme Islam harus melahirkan konsep kesetaraan manusia, keadilan di antara

manusia, terlepas dari komunitas yang berbeda-beda. Dan semua itu merupakan realitas yang sifatnya sekular.

Bagaimana dengan konsep ahl al-Kitâb?

Konsep ini tetap diterima hingga kini sekalipun Nabi telah meninggal. Jelas sekali dalam al-Qur’an mereka

disebut sebagai umat yang memiliki dan meyakini kitab suci yang turun dari Allah. Sebab, saya melihat bahwa prinsipprinsip

dasarnya sama. Semua nabi diutus Tuhan dengan prinsip yang sama. Yang berbeda hanyalah syariatnya.

Syariat di sini diartikan sebagai jalan menuju Tuhan. Oleh karena itu, saya beranggapan bahwa terdapat kesamaan

keyakinan dengan ahl al-Kitâb, meskipun dengan syariat yang berbeda. Tetapi, syariat yang mereka amalkan adalah

jalan-jalan atau pilihan-pilihan menuju Tuhan.

Dalam Islam, syariat, sejatinya, hanyalah jalan yang menjadi ketentuan pada masa Nabi saja. Pada masa setelahnya,

syariat semata menjadi fikih. Karena apa yang kita amalkan selama ini adalah tafsir. Sebab, tidak mungkin apa yang

dilakukan oleh Nabi pada waktu itu kita ambil apa adanya, karena akan sangat tidak relevan.

Fenomena kebangkitan agama seringkali berwajah menyeramkan dan menjadi sumber konflik. Apakah agama, terutama

Islam, masih memberikan harapan bagi kita yang hidup di zaman modern ini?

Menurut saya, yang menjadi fenomena sekarang, dari praktik dan sikap keberagamaan sekarang, memang tidak

menguntungkan bagi agama, terutama bagi Islam. Saya yakin bahwa agama muncul untuk kepentingan kemanusiaan.

Selama itu tidak tercermin dalam praktik-praktik kehidupan, maka itu adalah tafsir orang atas agama. Jadi mesti ada

tafsir lain atas agama. Sehingga, fenomena Islam “galak” sangat merugikan Islam dan itu, menurut hemat

saya, bukan Islam. Karenanya, kita harus membangun kembali citra Islam yang damai dan adil; citra Islam yang

menghormati orang lain.

Kalau Islam yang kita kemukakan adalah Islam dalam konteks yang terakhir – dengan membawa citra damai, adil

dan menghormati orang lain – maka akan sangat relevan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern. Justru

masyarakat modern harus diarahkan pada konsep agama yang membawa perdamaian. Modernitas sebetulnya juga

ingin mewujudkan perdamaian. Namun bahwa kemudian pada praktiknya muncul tafsir yang kental dengan nuansa

kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, itu semua tidak bisa mengatasnamakan modernitas atau agama.

Bagaimana mengkontekstualisasi prinsip-prinsip dasar Islam dengan pelbagai nilai modern seperti Hak Asasi Manusia

(HAM), demokrasi, kesetaraan, perdamaian dan lain sebagainya, dengan tanpa mengabaikan perbedaan ruang dan

waktu?

Saya ingin mengutip dua pandangan dari dua pemikir Islam, pertama al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab

al-Mustasyfâ: tujuan agama tidak lain adalah kemaslahatan. Kemaslahatan yang ia maksud adalah untuk melindungi lima

Institute for The Study of Religion and Philosopy

http://www.lsaf.org Powered by Joomla! – @copyright Copyright (C) 2005 Open Source MattersG. Aenll errigahtetsd :r e1s Oercvteodber, 2007, 13:08

prinsip. Pertama, hifdu al-dîn adalah perlindungan terhadap keyakinan keagamaan. Ini harus dimaknai sebagai

perlindungan terhadap siapapun. Tidak seperti yang kita baca dalam tafsir yang selama ini digunakan, yaitu untuk

menjaga agama Islam saja, sehingga orang Muslim tidak boleh murtad. Sedangkan kalau ia murtad akan dihukum. Inilah

tafsir yang selama ini berlaku, dan sebenarnya keliru.

Kedua, hifdu al-nafs, yaitu perlindungan terhadap jiwa. Artinya, setiap manusia tidak boleh dibunuh, dilukai, atau yang

lainnya. Ketiga, hifdu al-‘aql. Prinsip ini tidak bisa direduksi maknanya hanya terbatas pada pelarangan meminumminuman

keras, ganja, narkoba, dan lain sebagainya sehingga terjaga akal sehatnya. Bagi saya, pemaknaannya tidak

seperti itu, meskipun tafsir yang muncul selama ini seperti itu. Menurut saya, tafsirnya harus lebih luas lagi, yakni

“kebebasan berpikir”. Jadi prinsip ini sebenarnya menegaskan kebebasan berpikir, mengeluarkan

pendapat, berkumpul, dan lain sebagainya harus dijunjung dan dilindungi.

Keempat, hifdu al-nasl, saya memaknainya sebagai perlindungan terhadap hak reproduksi atau kesehatan reproduksi.

Tidak dimaknai seperti tafsir yang berlaku selama ini, yakni tidak boleh zina dan lain sebagainya. Tetapi prinsip tersebut

juga harus dimaknai tidak boleh melecehkan dan merendahkan orang lain, dalam hal ini perempuan. Jadi prinsip ini

harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap kesehatan reproduksi.

Kelima, hifdu al-mâl adalah perlindungan terhadap kepemilikan. Prinsip ini sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai

masalah mencuri, tidak boleh ghasab, tetapi juga ihwal kebebasan orang untuk berkarya dan berusaha. Lima prinsip

dasar ini saya maknai sama dengan prinsip dasar HAM. Elaborasinya bisa seperti yang sekarang dikembangkan oleh

PBB, misalnya. Tetapi kelima prinsip ini bisa ditambah, misalnya dengan hifdu al-bî’ah, yakni perlindungan

terhadap lingkungan. Jadi, prinsip ini, menurut saya, sesuai dengan HAM, meskipun ia lebih dulu ada.

Pendapat yang kedua datang dari ibn Qayyim al-Jauziyyah, seorang murid ibn Taimiyyah. Saya kagum sekali dengan

tokoh ini. Saya tidak sependapat dengan anggapan bahwa tokoh ini sangat tekstualis. Dia mengatakan fa inna

syarî’at al-Islamiyyah mabnâha wa asâsuha ‘alâ al-hikami wa masalihi al-‘ibâd, wa hiya ‘adlun

kulluha, wa masalihun kulluha, wa rahmatun kulluha, wa hikmatun kulluha. Fa kullu mas’alatin kharajat ‘ani

al-‘adl ilâ al-jawd, wa ‘ani al-maslahati ilâ al-mafsadah, wa ‘ani al-rahmati ilâ dhiddiha, wa ‘ani alhikmati

ilâ al-abats, fa laysat min al-syarî’ah wa in dukhilat fî hâdzihi al-ta’wîl. Artinya, Islam dibangun

berdasarkan keadilan dan kemaslahatan hamba-hamba Allah fî al-ma’âsyi wa al-ma’âd, di dunia dan akhirat.

Semuanya harus adil, maslahat, rahmat, dan bijaksana. Maka, setiap masalah yang keluar dari yang adil menjadi tidak

adil, dari yang maslahat menjadi kerusakan, dari rahmat menjadi tidak rahmat, dan dari hikmah menjadi kesia-siaan

bukanlah termasuk syariat Islam, meskipun ditafsirkan dan dilakukan dengan atas nama Tuhan.

Oleh karena itu, kita harus mengembalikan semua tafsir yang sekarang berkembang untuk dikoreksi atau ditafsirkan

kembali sesuai dengan konteks kehidupan modern. Karena saya prihatin terhadap kondisi Islam yang sudah lama

mengalami degradasi sehingga tidak ada yang menguntungkan sama sekali dari apa yang dipraktikkan oleh kaum

Muslimin. Itulah yang kita sebut dengan kemunduran, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya.

Penyebabnya adalah karena umat Islam masih mempertahankan tafsir lama yang dianggap baku dan bahkan dianggap

sebagai ajaran Islam itu sendiri. Padahal tafsir-tafsir tersebut hanya bisa berlaku untuk konteksnya sendiri, tidak bisa

diterapkan dalam konteks yang lain.

Untuk itu, setiap tafsir orang dari masa lalu tidak bisa dibawa dan dipakai begitu saja untuk zaman sekarang, melainkan

harus dimaknai secara lain untuk konteks yang baru. Tentu saja, semua itu dengan tetap mengindahkan konsep dasar

dari al-Ghazali maupun ibn Qayyim al-Jauziyyah, sebagaimana telah saya tafsirkan. Sehingga rumusan apapun dan oleh

siapapun yang formatnya mengandung prinsip-prinsip tersebut sudah bisa dikatakan Islam. Jadi apa yang

dikembangkan di Barat, misalnya, bagaimana berdisiplin, menghargai orang, dan sebagainya bisa disebut Islam. Jadi

yang perlu dilakukan oleh umat Islam adalah merekonstruksi dan mereinterpretasi teks-teks parsial atau teks-teks

konsep, bukan teks-teks prinsip atau teks universal.

Saya membedakan dua teks keagamaan: ada teks keagamaan yang bersifat universal dan ada teks keagamaan yang

bersifat partikular. Teks keagamaan yang universal inilah yang seharusnya menjadi basis bagi teks-teks partikular.

Sebetulnya teks-teks partikular, termasuk yang ada di dalam al-Qur’an sendiri, adalah contoh penerapan prinsipprinsip

universal ke dalam konteks tertentu. Misalnya, bagaimana prinsip dasar tersebut diterapkan, katakanlah, di

Madinah, maka harus memperhitungkan konteks lokal di Madinah itu sendiri. Tetapi penerapan ini hanyalah langkah

pertama untuk bisa dilakukan transformasi terhadap kultur sebelumnya. Sehingga, proses ini belum selesai. Jadi, teks

partikular ketika diterapkan di Madinah memang tepat, tapi hanya pada saat itu dengan munculnya maslahat dan lain

sebagainya. Namun contoh penerapan ini tidak bisa begitu saja diterapkan ke dalam konteks yang lain. Jadi, Madinah

hanya satu contoh bagaimana satu prinsip dasar di terapkan pada waktu dan ruang tertentu.

Oleh karena itu, yang harus kita lihat di dalam teks partikular adalah logikanya. Sebab, setiap teks yang diterapkan pada

saat itu mengandung prinsip logika kemaslahatan. Karenanya, logika kemaslahatan itu yang harus dipindahkan ke

konteks yang lain. Dan formatnya bisa berbeda. Artinya, redaksi atau bentuknya bisa berbeda. Dengan begitu bukan

berarti kita menghapus teks yang lama. Saya beranggapan bahwa teks tersebut sangat bijaksana dan sangat tepat,

tetapi format yang seperti itu tidak selalu bisa diterapkan pada konteks yang lain. Bahkan bisa jadi kalau dipaksakan ia

Institute for The Study of Religion and Philosopy

http://www.lsaf.org Powered by Joomla! – @copyright Copyright (C) 2005 Open Source MattersG. Aenll errigahtetsd :r e1s Oercvteodber, 2007, 13:08

akan menjadi sangat tidak relevan, bahkan merugikan.

Saya kira, contoh-contoh penafsiran ulang sebenarnya sudah sangat banyak dilakukan oleh para Sahabat sepeninggal

Nabi. Kita tahu sepeninggal Nabi sudah tidak ada otoritas manusiawi yang tunggal untuk memutuskan kebenaran.

Sehingga akhirnya ukuran kebenaran menjadi sangat relatif. Tidak heran jika sering muncul perbedaan satu dengan

yang lain. Di sinilah kita mengambil contoh bagaimana para sahabat menerapkan semangat atau logika kemaslahatan

dalam konteks mereka sendiri. Misalnya, Umar punya konteks sendiri, Abu Bakar juga demikian, begitupun Utsman dan

‘Ali. Tetapi tujuannya sama, yakni bagaimana agar agama tetap relevan dan maslahat bagi semua orang.

Institute for The Study of Religion and Philosopy

http://www.lsaf.org Powered by Joomla! – @copyright Copyright (C) 2005 Open Source MattersG. Aenll errigahtetsd :r e1s Oercvteodber, 2007, 13:08

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s